Inilah Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU ke-33 di Jombang

C. KOMISI BAHTSUL MASA`IL DINIYAH QANUNIYYAH
Komisi Bahtsul Masa`il Qanuniyah berusaha mencermati 3 hal:
1. Tata perundang-undangan yang telah ada, namun dipandang masih kurang memenuhi hajat warga NU, umat Islam dan warga bangsa Indonesia.
2. Belum ada undang-undang yang mengatur masalah itu, sehingga diusulkan agar ada undang-undang dimaksud.
3. Melihat undang-undang, yang dalam implementasinya kurang tepat.
Terdapat 7 permasalahan yang dibahas dalam komisi ini:
1. Perlunya RUU perlindungan umat beragama, yang mengatur lalu lintas hubungan antar umat beragama atau undang-undang kerukunan beragama.
2. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, yaitu perlunya perbaikan Peraturan Pemerintah no. 55 tahun 2007. Komisi berpendapat bahwa frasa “berhak mendapat” dalam Pasal 4 Ayat 2, agar diganti dengan kalimat “wajib mengikuti”, sehingga berbunyi: “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur jenjang pendidikan wajib mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.”
3. Penyelenggaraan PEMILU kepala daerah yang murah dan berkualitas. Komisi memberikan rekomendasi:
a. Penataan jadwal PEMILU menjadi PEMILU Nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD, dan PEMILU Daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dan anggota DPRD.
b. Pembiayaan penyelenggaraan PEMILU untuk semua jenis PEMILU, baik nasional maupun daerah, dibebankan kepada APBN.
c. PILKADA yang serentak dilaksanakan tahun 2015 merupakan peristiwa politik kepemilihan pertama di tanah air yang bertujuan untuk mengefisienkan penyelenggaraan PILKADA yang selama ini berlangsung secara sporadis dan berbiaya besar serta menimbulkan kejenuhan politik di kalangan masyarakat. Tujuan untuk mencapai efisiensi tersebut adalah jangan sampai mengorbankan prinsip dan asas PEMILU itu sendiri, yaitu jujur, adil, lansung, umum, bebas, dan rahasia.
4. Pengelolaan sumber daya alam semata mata adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Sebagai wujud kepedulian NU terhadap keberlangsungan dan kelestarian alam untuk menopang kehidupan umat manusia di masa mendatang, maka NU menyimpulkan dan membuat catatan rekomendasi:
a. Melakukan moratorium terhadap semua izin perusahaan berskala besar di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pesisir serta meninjau ulang kebijakan dan izin yang terbit dalam pemerintah dan peraturan daerah dalam bidang sumber daya alam.
b. Menghentikan segala bentuk pengamanan konflik yang disebabkan oleh persoalan sumber daya alam dengan cara kekerasan dan mengutamakan proses dengan cara dialogis.
c. membentuk lembaga khusus yang berfungsi menyelesaikan konflik agraria yang memiliki wewenang untuk membuat rekomendasi untuk ditandatangani pemerintah.
5. Memperpendek masa tunggu calon jamaah haji dan pengelolaan keuangan haji.
Sebagai bentuk komitmen NU terhadap perbaikan pasal ibadah haji dan pemberian kesempatan pada umat Islam yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka Muktamar NU menyampaikan catatan rekomendasi sebagai berikut:
a. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama diharapkan untuk terus-menerus mencari solusi dan merumuskan kebijakan yang bisa memperpendek atau waiting list bagi calon jamaah haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji. NU akan mendukung kebijakan yang memperketat seleksi calon jamaah haji, termasuk melakukan pembatasan kesempatan beribadah haji bagi umat Islam yang sudah lebih dari satu kali menunaikan ibadah haji sesuai database Kementerian Agama RI dan memperketat syarat istitha’ah dari segi kesehatan.
b. NU meminta kepada pemerintah agar benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian, kejujuran, keterbukaan dan profesionalitas dalam merekrut calon anggota yang akan duduk di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan dalam penggunaan dana haji.
c. NU berpandangan perlunya pemerintah segera membuat peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan haji sebagai turunan dari undang undang pengelolaan haji tahun 2015 dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama dan lainnya, yang memuat tentang sistem pengelolaan keuangan haji, baik dari aspek kelembagaan, manajemen pengelolaan dan pemanfaatannya yang mengulas keadilan kemanfaatan dan akuntabel. Peraturan-peraturan tersebut harus memperhatikan aspek yang telah disebutkan dalam ketentuan-ketentuan Fiqh.
6. Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan pencatatan nikah bagi TKI beragama Islam di luar negeri.
Dalam rangka usaha NU dalam perbaikan nasib kaum pekerja/TKI di luar negeri maka Muktamar NU ke-33 menyimpulkan dan membuat catatan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan perubahan Undang-undang no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk lebih memperkuat pemberian perlindungan kepada TKI di luar negeri termasuk dalam bentuk pelayanan pencatatan perkawinan bagi TKI di luar negeri.
b. Perlu dibuat regulasi atau kebijakan dalam penugasan petugas pencatat atau PPN yang memiliki kualifikasi dan kompeten yang baik untuk melaksanakan pelayanan pencatatan nikah di kantor perwakilan RI. Dalam kerangka ini juga diharapkan pemerintaha bisa membentuk atase agama di kantor perwakilan RI terutama di negara negara kantong tenaga kerja Indonesia, seperti Malaysia, Saudi Arabia, Hong kong dan lainnya.
7. Perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan.
Untuk memperbaiki pengelolaan program BPJS dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang bisa merugikan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, muktamar NU membuat catatan sebagai berikut:
a. Pemerintah perlu secara serius memperhatikan program-program BPJS di lapangan termasuk pengawasan dan mencermati faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang lancarnya program-program BPJS selama ini, diikuti dengan pembuatan kebijakan yang tepat untuk menjamin terlaksananya program BPJS dengan baik.
b. Muktamar NU mengusulkan agar pemerintah memberikan alternatif penyelenggara perorangan BPJS dengan prinsip dan ketentuan syar’i dalam segala aspek dan mewujudkan adanya kepastian dan landasan hukum pengelolaan program BPJS secara syar’i dengan melibatkan ulama dan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang-bidang ini.