Inilah Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU ke-33 di Jombang

B. KOMISI BAHTSUL MASA`IL DINIYAH MAUDLU’IYYAH
 
1. Metode Istinbath Hukum.
Tersedianya metode istinbath hukum dan yang siap pakai adalah niscaya. Ini karena menurut Nahdlatul Ulama dimungkinkan bermunculannya kasus-kasus Fiqh baru yang tidak ditemukan jawabannya melalui ibaratun-nushus, baik dalam bentuk qaul maupun wajah. Untuk menangani kasus-kasus Fiqh tersebut, melalui Munas Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 1992, NU sudah membuat prosedur bahwa “dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaqul-masa`il bi nadza’iriha yang dilakukan secara jama’i. Ilhaq dilakukan dengan mempertimbangkan mulhaq, mulhaq bih, oleh mulhiq yang ahli. Namun, jika kasus tersebut tak bisa dipecahkan dengan prosedur ilhaq, maka NU memutuskan, “dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak ada mulhaq bih sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan instinbath secara jama’i.
Pertanyaan: Bagaimana istinbath jama’i dengan mempraktekkan qawa’id ushuliyyah itu diselenggarakan di lingkungan Nahdhatul Ulama?
Jawaban:
Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab Ushul Fiqh, maka dalam penyelenggaraan instinbath jama’i tersebut, NU membuat metode sederhana, yaitu bahwa istinbath al-ahkam itu dibagi menjadi dua: pertama, istinbath min an-nushush, ditempuh dengan menggunakan metode bayani, yaitu dengan meneliti asbab an-nuzul, dan melakukan analisa al-tahlil al-lafdzi, al-tahlil al-ma’nawy, bahkan al-tahlil ad-dalali. Apabila hal tersebut tidak tercapai, maka Nahdlatul Ulama harus dimungkinkan untuk melakukan qiyas dengan standar-standar yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab Ushul Fiqh. Dan yang kedua adalah istinbath min ghair an-nushush, yang dilakukan dengan cara memperhatikan maqashid asy-syari’ah. Dalam konteks maqashid asy-syari’ah inilah beberapa hal mesti diperhatikan, yaitu istihsan, mashlahah mursalah, ‘urf, syad adz-dzari’ah, termasuk juga istishhab, sejauh itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang qath’i, dengan prinsip-prinsip pokok di dalam nushush asy-syari’ah.
2. Khasha`ish Ahlissunnah wal Jama’ah.
Ketetapan tentang Khasha`ish Ahlissunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah merupakan kelanjutan dari keputusan sebelumnya, yang memutuskan Khiththah Nahdliyah, kemudian Fikrah Nahdliyah. Tapi penting untuk diingat bahwa membahas Khasha’ish Ahlissunnah wal Jama’ah bukan membahas mengenai ta’rif Ahlussunnah wal Jama’ah akan tetapi yang dibicarakan adalah karakteristik yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah dengan Ahlussunnah wal Jama’ah yang lain. Ini penting dikatakan karena tidak seluruh apa yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah itu berbeda secara diametral dengan ormas-ormas keislaman lain yang mendukung Ahlussunnah wal Jama’ah yang sama. Khasha`ish Ahlissunnah wal Jama’ah an-Nahdliyyah harus didasarkan kepada konsep moderatisme (wasathiyah), yang hal itu harus menjelma di dalam seluruh khasha`ish yang ada, baik berupa khasha`ish yang terkait dengan ijtima’iyyah tsaqafiyyah, siyasiyah, iqtishadiyyah, dan khashaish yang terkait dengan min haisul ibadah. Di dalam merumuskan Khasha`ish Ahlussunnah wal Jama’ah ini Komisi Bahtsul Masa`il Maudlu’iyah tetap bertumpu kepada al-Quran, Hadits, aqwal ulama yang tersebar di dalam al-kutb al-qadimah al-mu’tabarah, yang karenanya tidak perlu dikhawatirkan untuk merujuk kepada kitab-kitab lain yang berada di luar lingkungan al-kutb al-qadimah al-mu’tabarah.
3. Hukuman mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
Terkait hukuman mati dalam perspektif HAM, Komisi Bahtsul Masa`il Maudlu’iyah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang dirumuskan oleh para ulama, berupa al-kulliyyah al-khams, yaitu hifdz ad-din, hifdz al-‘aql, hifdz an-nafs, hifdz al-mal, dan hifdz al-‘irdh.
4. Hutang luar negeri. 
Pertanyaan:
1) Dalam situasi apa negara boleh berhutang?
2) Untuk kepentingan apa uang hasil utang bisa digunakan.
3) Apa yang perlu dilakukan agar negara bebas dari hutang?
Jawaban:
1) Negara/pemerintah pada dasarnya harus mandiri dalam menghidupi kehidupan rakyatnya. Pemerintah tidak boleh mengambil hutang kecuali dalam kondisi darurat agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan menjadi beban bagi generasi mendatang.
2) Sesuai dengan maqamnya, hutang hanya diperkenankan untuk membiayai hal-hal yang sifat mendesak (hajjiyat), dan diprioritaskan untuk pendanaan hal-hal yang berimplikasi pada hajat hidup orang banyak seperti pembangunan energi dan infrastruktur. Dana utang sama sekali tidak diperkenankan untuk membiayai pos-pos yang menguntungkan sebagian kecil rakyat, apalagi dengan cara-cara yang tidak halal.
3) Secara prinsip, negara harus berkomitmen untuk segera melunasi semua hutangnya. Postur APBN harus ditata sedemikian rupa agar pembangunan tetap berjalan, namun pada saat yang sama, hutang juga terbayar. Untuk kepentingan ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan:
Pertama, pada dasarnya yang wajib kita bayar adalah hutang-hutang pokok, bukan beban bunga. Oleh karena itu sah apabila Pemerintah RI menuntut pembebasan bunga dari negara-negara kreditor.
Kedua, Pemerintah harus secara tegas mengontrol anggaran agar tidak bocor, dan menarik kembali uang negara yang telah dijarah oleh para koruptor.
Ketiga, pemerintah sedapat mungkin melakukan efisiensi dengan menggunakan barang dan jasa dalam negeri yang dibarengi dengan kebijakan pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment.
Keempat, pemerintah dianjurkan untuk melakukan optimalisasi pengelolaan aset sumber daya alam dan dana penerimaan pajak.
5. Pasar Bebas (Free trade)
Pertanyaan:
1) Bagaimana pandangan Islam tentang pasar bebas?
2) Bagaimana keberpihakan negara kepada rakyat dan ekonomi Nasional?
3) Apa yang perlu dilakukan NU sebagai jam’iyyah?
Jawaban:
1) Pandangan Islam tentang pasar bebas: pada dasarnya setiap orang diperintahkan untuk hidup seimbang, antara dunia dan akhirat, antar ibadah dan ma’isyah, antara masjid dan pasar. Tidak berdiri secara diametral, namun berada dalam formasi keseimbangan. Pada dasarnya Islam menghendaki adanya pasar yang fair, dimana masing-masing pihak bisa melakukan transaksi secara bebas tanpa intervensi dan hegemoni dari pihak manapun. Dalam posisi pasar sempurna seperti ini negara tidak boleh melakukan intervensi pasar. Namun dalam kondisi pasar tidak sempurna, dimana pasar mengalami distorsi oleh pihak-pihak tertentu dengan jaringan modal, regulasi dan kekuatan politik yang tidak sesuai dengan mashlahat ammah maka negara wajib melakukan intervensi pasar.
2) Dalam pandangan Islam, negara harus memastikan bahwa sumber daya yang ada dikelola untuk sebesar-besarnya memberikan kemakmuran rakyat. Negara harus mendistribusikan kekayaan negara secara merata kepada seluruh rakyat sehingga tidak terjadi konsentrasi perputaran modal hanya di kalangan orang-orang kaya saja.
3) Untuk mencapai tujuan itu, negara harus berkomitmen tinggi untuk menjadi pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan konsisten untuk memerangi segala tindakan yang menjadi virus bagi penyehatan ekonomi nasional.
Yang perlu dilakukan NU sebagai jam’iyyah adalah:
Pertama, perluasan akses warga NU terhadap sumber-sumber daya produktif, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi teknologi, inovasi teknologi serta pelayanan publik dan pasar.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya masyarakat NU.
Ketiga, mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan pertumbuhan aktifitas ekonomi non pertanian.
Keempat, peningkatan pelayanan sosial, pendidikan kesehatan, permukiman, infrastruktur ekonomi dan lain lain.
Kelima, peningkatan partisipasi masyarakat NU dalam proses pengambilan keputusan negara.
Keenam, memanfaatan kelembagaan dan organisasi ekonomi berbasis masyarakat NU. Peningkatan koordinasi lintas bidang, baik dalam internal NU maupun dengan pihak pihak yang terkait.
Bersambung di Pages 3
loading...

Bahtsul Masail

Bahtsul Masail has written 152 articles

Lembaga Bahtsul Masail atau disingkat LBM adalah sebuah lembaga yang berkecimpung pada pembahasan masalah-masalah kekinian yang berkembang di Masyarakat dengan berpedoman pada Al Quran dan Al Hadits dan Kutub at Turats para mujtahid terdahulu.

Dalam kategori ini terdapat dua macam hasil musyawarah bahtsul masail yaitu
Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh LBM NU dan Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa Madura atau disingkat FMPP. Kedua lembaga ini masing-masing berdiri secara otonom dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui pembahasan yang matang.

Comments

comments

2 thoughts on “Inilah Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU ke-33 di Jombang

  1. Avatar Kang Bagus says:

    Assalamualaikum admin..
    Mohon maaf.. Apakah pembaca bisa meminta file softcopy hasil dari Bahtsul Masail tersebut ? untuk keperluan tugas akhir misalnya..

    Atau mungkin sudah pernah dibukukan??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>