007. PUASA : Hasil Hisab Dan Pengaruh Hukumnya

إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Jika kalian melihat hilal – Ramadan – maka berpuasalah, dan jika melihat hilal – Syawal – maka berbukalah, dan jika terlihat mendung diatas kalian, maka kira-kirakanlah.” HR.Bukhori dan Muslim.

Beliau berkata: “Makna kalimat فَاقْدُرُوا لَهُ yang dimaksud adalah mengira-ngirakan keberadaan hilal dengan metode hisab”.

Ulama lain berpendapat bahwa kalimat melihat dalam Hadits diatas bisa berarti wujudnya hilal di ufuk yang memungkinkan untuk terlihat, meskipun pada kenyataannya tidak terlihat karena terhalang mendung misalnya.

Metode hisab yang dimaksud disini adalah, metode hisab yang dapat menguraikan secara jelas tentang posisi hilal diatas ufuk dengan menggunakan metode yang pasti (qoth’i) dan telah teruji hasilnya . Sedangkan metode hisab yang menggunakan cara yang tidak dapat menunjukkan posisi hilal, seperti metode Aboge dan lain-lain, hasilnya diabaikan sama sekali .

Berkaitan dengan penentuan awal bulan ramadlan dan bulan syawwal, metode hisab dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memulai dan mengakhiri puasa bagi para ahli hisab.

Bagi yang tidak memilki keahlian ilmu hisab, tetapi membenarkan kepada pendapat ulama hasibin (mushaddiqul hasib), dan mengikuti pendapat tersebut dalam menentukan awal syawal, juga diperkenankan mengamalkan hasil perhitungan hisab yang dipercayainya dengan syarat ia harus meyakini kebenaran hasil hisab ulama’ ahlul hisab, bukan hanya sekadar ikut-ikutan kepada orang lain yang bukan ahli hisab, dan bukan pula mengikuti lembaga seperti pondok pesantren, jam’iyyah atau mengikuti takbiran di masjid-masjid.

Berlebaran mengikuti hasil hisab karena memperturutkan keinginannya untuk segera tidak puasa atau berhari raya, bukan karena meyakini kebenaran hasil hisab, atau berlebaran dengan cara ikut-ikutan kepada orang atau tokoh yang bukan ahli hisab meskipun tokoh tersebut berlebaran pada hari yang sama karena mengikuti ahli hisab , atau berlebaran karena ikut-ikutan kepada lembaga yang mengumumkan atau menyatakan berlebaran pada hari yang sama, atau karena mendengar takbiran di masjid atau surau, adalah tidak benar.

Menurut hukum Islam, pemerintah berkewajiban untuk menetapkan/itsbat datangnya semua awal bulan Hijriyah. Karena hukum Islam banyak yang terkait dengan awal bulan Hijriyah. Seperti usia baligh, batas minimal usia haid dan lain-lain yang semuanya menggunakan patokan bulan Qomariyah .

Penentuan awal bulan/itsbat hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada ru’yatul hilal, bukan berdasar hasil perhitungan ilmu hisab.

Jika pada tanggal 29 setelah terbenamnya matahari, tidak terlihat hilal diatas ufuk, maka hitungan bulan disempurnakan menjadi 30 hari (Istikmal).

Ormas Islam, perkumpulan, atau lembaga-lembaga diluar pemerintah, dalam pandangan fiqh, tidak mempunyai wewenang apapun untuk menentukan/itsbat kapan datangnya awal bulan.

Ketetapan/itsbat awal bulan oleh pemerintah harus didasarkan kepada kesaksian dua orang saksi yang dapat dipercaya, kecuali dalam penentuan awal bulan ramadlan, maka cukup dengan satu orang saksi.

Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, itsbat awal bulan juga dapat dilakukan apabila sampai berita kepada hakim secara mutawatir perihal terlihatnya hilal meskipun tanpa mendatangkan saksi atau orang yang melihat hilal. Yang dimaksud berita mutawatir adalah, sekurang-kurangnya ada empat orang yang melihat hilal dan dikabarkan kepada sekurang-kurangnya empat orang dan begitu seterusnya sampai kepada hakim yang berwenang untuk meg-itsbatkan awal bulan . Cara ini sulit terwujud, dan tidak digunakan dalam sidang itsbat pemerintah Indonesia.

Memang tidak dapat dipungkiri, pemerintahan kita saat ini bukanlah pemerintah dari negara yang menjalankan hukum Islam sepenuhnya, juga bukan pemerintahan yang suci layaknya masa empat Khalifah pertama Islam atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga tidak heran, ada sebagian masyarakat yang sama sekali tidak mau mengikuti hasil itsbat bahkan cenderung antipati, karena dipenuhi rasa curiga yang berlebihan, dan menganggap hasil sidang itsbat adalah sandiwara belaka, semuanya sudah diatur dan ditentukan jauh hari sebelumnya.

Mengenai hal ini, Syekh Jamaluddin bin Abdurrahman Al-Ahdal berkata: sekira ketetapan pemerintah dilakukan dengan cara yang dapat diterima – berdasarkan ru’yatul hilal dan kesaksian yang diterima – dan hasil keputusannya tidak tergolong dalam keputusan hakim yang harus di batalkan (tidak menyalahi hukum syari’at dan tidak terbukti salah), maka tidak ada alasan bagi orang mukallaf untuk meragukannya .

Sebagai penutup, saran saya, untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadah, jika terjadi perselisihan dalam penentuan awal bulan syawal, yang lebih baik mengikuti keputusan itsbat pemerintah. Karena, sepanjang itsbat pemerintah menggunakan dasar ru’yah hilal, maka keputusan itu berlaku secara umum, sehingga lebih terjamin keabsahannya.